Perbandingan Negara Indonesia dan Negara Belanda dalam beberapa dimensi

No	Dimensi	Belanda	Indonesia
1	Konstitusi	Konstitusi yang berlaku di belanda adalah Konstitusi 1848 , dirancang oleh ahli hukum konstitusional Thorbecke, konstitusi belanda menitikberatkan pada kekuasaan rakyat	konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah UUD 1945 yang merupan konstitusi derajat tinggi karena UUD 1945 di jadikan dasar pembuatan suatu peraturan perundang-undangan yang lain.
2	Bentuk Negara	Negara Belanda adalah Negara Kerajaan yang berbentuk Monarki-konstitusional ( dulu pada abad XVII bentuknya Republik) Dikatakan "monarki" sebab sistem pergantian kepala negaranya menggunakan pewarisan turun temurun, dikatakan "konstitusional" sebab Belanda menggunakan konstitusi/undang-undang dasar (istilah Belanda: Grondwet)	konstitusi (UUD 1945) mejelaskan bahwa bentuk Negara Indonesia adalan Negara kesatuan. Buktinya terdapat pada BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN pasal 1 ayat 1 “ Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Dengan president sebagai kepala Negara
3	Gaya Kepemimpinan	Gaya kepemimpinan ratu belanda Beatrix pemimpin yang kuat. Tabah, pantang menyerah, dan bukan harga popularitas lebih mementingkan proses dari pada awal dan akhir	Gaya kepemimpinan politik Soekaro bersifat tegas tidak mau didikte, Gaya kepemimpinan Soeharto cukup kalem, dia selalu kelihatan tersenyum meski dia menghadapi suatu masalah sekalipun. Pembawaannya tenang, kelihatan ramah Gaya kepemimpinan Soesilo lebih kuat pada pencitraan
4	Budaya Politik	Dalam perpolitikan belanda menganut budaya kompromi parati – partai saling berkompromi untuk mencapai tujuannya. Hal ini telah berlangsung selama 60 abad terakhir Budya pergantian kepala negaranya menggunakan pewarisan turun temurun	Pola hubungan Patronage merupakan salah satu budaya politik yang menonjol di Indonesia.Pola hubungan ini bersifat individual. Dalam kehidupan politik, tumbuhnya budaya politik semacam ini tampak misalnya di kalangan pelaku politik. Mereka lebih memilih mencari dukungan dari atas daripada menggali dukungn dari basisnya budaya politik yang bersifat neo-patrimonisalistik; artinya meskipun memiliki atribut yang bersifat modern dan rasionalistik zeperti birokrasi, perilaku negara masih memperlihatkan tradisi dan budaya politik yang berkarakter patrimonial
5	Kapibilitas system	Kamampuan Belanda Dalam Kapabiliatas Sistem Politik Nya Lebih Baik Dibandingkan Indonesia, Dilihat Dari Bidang Ekstrakstif, Distributif, Regulatif, Simbolik, Responsif Dalam Negeri Dan Internasiona. · Kemampuan Eksratif Belanda Ungul Dari Segi Sumber Daya Manusia Dibandingkan Dengan Indonesia Karena Belandatidak Memilik Sumber Daya Alam Yang Banyak · Kemapuan Regulative Belanda Lebih Baik Dibandingkan Di Indonesia. Di belanda hubungan antara individu sangatlah baik, dan dilhat dari regulasi (UU dan Peraturan) belanda membuat UU dan peraturan dengan baik	Kapabilitas Sistem Politik Indonesia adalah kemampuan sistem politik Indonesia dalam bidang ekstrakstif, distributif, regulatif, simbolik, responsif dalam negeri dan internasional untuk mencapai suatu tujuan nasional sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 (A. Rahman H.I) Kemampuan Kapabilitas Indonesia Masih kala dengan belanda. · Kemampuan ekstraktif adalah kemampuan sistem politik dalam mendayagunakan sumber-sumber daya material ataupun manusia baik yang berasal dari lingkungan domestik (dalam negeri) maupun internasional. Dalam hal kemampuan ekstraktif ini Indonsia masih kalah dengan belanda walaupun Indonesia memiliki sumber daya Alam yang banyak namun sumber daya manusia Indonesia sangat Kurang · Kemampuan regulatif adalah kemampuan sistem politik dalam mengendalikan perilaku serta hubungan antar individu ataupun kelompok yang ada di dalam sistem politik di Indonesai Kurang baik Karena Masih Banyak masalah antar Elit Politik dan partai POlitik sekarang ini. Dalam konteks kemampuan ini sistem politik dilihat dari sisi banyaknya regulasi (undang-undang dan peraturan) yang dibuat serta intensitas penggunaannya karena undang-undang dan peraturan dibuat untuk dilaksanakan bukan disimpan di dalam laci pejabat dan warganegara. Selain itu, kemampuan regulatif berkaitan dengan kemampuan ekstraktif di mana proses ekstraksi membutuhkan regulasi · Kemampuan distributif adalah kemampuan sistem politik dalam mengalokasikan barang, jasa, penghargaan, status, serta nilai-nilai (misalnya seperti nilai yang dimaksud Lasswell) ke seluruh warganegaranya. Kemampuan distributif ini berkaitan dengan kemampuan regulatif karena untuk melakukan proses distribusi diperlukan rincian, perlindungan, dan jaminan yang harus disediakan sistem politik lewat kemampuan regulatif-nya. · Kemampuan simbolik adalah kemampuan sistem politik untuk secara efektif memanfaatkan simbol-simbol yang dimilikinya untuk dipenetrasi ke dalam masyarakat maupun lingkungan internasional. Misalnya adalah lagu-lagu nasional, upacara-upacara, penegasan nilai-nilai yang dimiliki, ataupun pernyataan-pernyataan khas sistem politik. Simbol adalah representasi kenyataan dalam bahasa ataupun wujud sederhana dan dapat dipahami oleh setiap warga negara. Simbol dapat menjadi basis kohesi sistem politik karena mencirikan identitas bersama. Salah satu tokoh politik Indonesia yang paling mahir dalam mengelola kemampuan simbolik ini adalah Sukarno dan pemerintah Indonesia di masa Orde Baru. · Kemampuan responsif adalah kemampuan sistem politik untuk menyinkronisasi tuntutan yang masuk melalui input dengan keputusan dan tindakan yang diambil otoritas politik di lini output. Sinkronisasi ini terjadi tatkala pemerintahan SBY mampu melakukan sinkronisasi antara tuntutan pihak Gerakan Aceh Merdeka dengan keputusan untuk melakukan perundingan dengan mereka serta melaksanakan kesepakatan Helsinki hasil mediasi. Sinkronisasi ini membuat tuntutan dari Aceh tidak lagi meninggi kalau bukan sama sekali lenyap.
6	Komunikasi politik	komunikasi politik di belanda oleh para politisi dari berbagai partai politik tidak selalu dikomunikasikan secara jelas bagaimana dunia benar-benar bekerja.  Kurangnya keseragaman yang menciptakan kebingungan dan sering menimbulkan gambaran yang benar-benar jelas tentang realitas	Bentuk-bentuk pesan dalam komunikasi politik di Indonesia, sebagaimana umumnya komunikasi politik, terbagi dalam dua kategori, yaitu verbal dan nonverbal. Namun, di Indonesia, komposisi antara dua bentuk ini tidak seimbang dimana komunikasi politik verbal begitu banyak, tetapi komunikasi dengan tindakan sebagai bahasanya sangat minim. Tidak terlaksananya sekitar 50 persen lebih instruksi Presiden SBY oleh menterinya adalah contoh adanya ketidakseimbangan itu.Fenomena ini terjadi dan mengalir dari tingkat yang paling tinggi secara struktural, mulai dari presiden sampai pejabat di struktur bawah. Kemudian, apa yang terlihat oleh kita adalah pemerintahan Presiden SBY tidak efektif.
7	Kekuatan politik	Belanda Yang Merupakan Negara Kerajaan Namun Di Belanda, Kerajaan Tidak Memiliki Kekuatan Politik, Sesuai Undang-Undang Yang Ditetapkan Dalam Parlemen Pada Tahun Lalu Dan Kerajaan Tidak Lagi Menjadi Penengah Dalam Perundingan Untuk Membentuk Pemerintahan Koalisi. Kekuatan Politik Belanda Berada Di Parlemen Dan Partai – Partai Politik	Kekuatan Politik Di Indonesia Terdiri dari Keuatan Politik Militer, Kekuatan Politik Partai Politik dan Kekuatan Politik Masyarakat Umum. Namun menurut Sri Bintang Pamungkas Ada Lima Kekuatan Politik di Indonesia sekarang ini yaitu “Pertama, kelompok yang mendukung pemilu 2012. Kekuatannya 20 persen. Mereka terdiri dari orang parpol, calon legislatif dan rezim penguasa, Kelompok kedua, adalah kelompok yang menginginkan perubahan dan ingin kembali ke UUD 1945 dan revolusi. kekuatan kelompok kedua ini sekitar 40 persen dan didominasi rakyat, penganggur, aktivis, dan petani.Kelompok ketiga adalah kelompok pencari keuntungan pribadi atau orang-orang yang cari aman, selamat dan untung. Meski jumlah mereka tak lebih dari 10 persenan namun tipe oportunis ini berada di nyaris semua sektor. kelompok ini sebagai besar adalah polisi.Sedangkan kelompok ke empat adalah kelompok yang 'bingung'. Mereka ini termasuk mahasiswa, sebagian buruh, intelektual dan kelompok mapan dengan kekuatan sekitar  20 persen.  “Kelompok kelima, adalah kelompok yang ikut arus, mereka bisa mencapai 10 persen dan tersebara di mana-mana." kata Bintang. Kelompok ini menurutnya kebanyakan berasal dari TNI.